Melawi Opini Ragam
Home » Berita » LBH DSK Apresiasi Bupati Melawi Wujudkan Ekosistem Pendidikan yang Adaptif dan Kolaboratif

LBH DSK Apresiasi Bupati Melawi Wujudkan Ekosistem Pendidikan yang Adaptif dan Kolaboratif

katalistiwa.online, melawi – Lembaga Bantuan Hukum Djiwa Sejati Keadilan (LBH DSK) menyampaikan apresiasi tinggi kepada Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa atas langkah konkret dalam mewujudkan ekosistem pendidikan yang adaptif dan kolaboratif.

Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Direktur LBH DSK, Khairul Atma, menyusul partisipasi aktif Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, sebagai salah satu narasumber dalam Konferensi Pendidikan Indonesia 2025 yang digelar baru-baru ini.

“Ini merupakan bukti nyata bahwa Bupati Melawi memiliki komitmen kuat dalam memajukan dunia pendidikan dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis kolaborasi. Kami melihat adanya keselarasan visi dengan apa yang sedang difokuskan oleh LBH DSK yakni perlindungan terhadap anak dan perempuan,” ungkap Khairul Atma, Jumat 16 Mei 2025.

Khairul menjelaskan, LBH DSK saat ini tengah intensif melakukan advokasi dan pendampingan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak dan perempuan di Kalimantan Barat. Karena itu, pendekatan pendidikan yang ramah anak dan responsif gender menjadi salah satu aspek penting yang didorong dalam setiap upaya kolaboratif lintas sektor.

Keterlibatan Bupati Melawi dalam forum nasional tersebut menjadi gambaran bagaimana pemerintah daerah bisa memainkan peran strategis dalam membentuk kebijakan pendidikan yang bukan hanya mengejar mutu, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial.

Pejuang Subuh Melawi Tebar Berkah Idul Adha, 3 Ekor Sapi Disembelih dan 500 Paket Daging Dibagikan

“Pendidikan yang adaptif berarti mampu menjawab tantangan zaman, dan pendidikan yang kolaboratif membuka ruang bagi semua elemen masyarakat, termasuk lembaga hukum dan pemerhati anak, untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan SDM yang unggul dan berkarakter,” tambah Khairul.

“Kami berharap langkah-langkah seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Kalimantan Barat maupun nasional, untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga penegak hukum dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tuturnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Advertisement
× Advertisement