katalistiwa.online, melawi – Di tengah kondisi kemarau panjang dan ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), PT Rafi Kamjaya Abadi (RKA) meminta seluruh pihak melihat persoalan kebakaran secara lebih utuh. Perusahaan menilai kondisi cuaca ekstrem yang terjadi saat ini menjadi tantangan besar, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi dunia usaha yang bergerak di sektor perkebunan.
Hal tersebut disampaikan General Plantation Advisor (GPA) PT Rafi Kamjaya Abadi, H. Ir. Yusrizal, saat menyampaikan pandangannya terkait kondisi perkebunan dan persoalan Karhutla yang terjadi di Kabupaten Melawi, Jumat 28 Agustus 2026.
Menurut Yusrizal, kondisi saat ini tidak terlepas dari fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kondisi lahan lebih mudah terbakar.
“Ini El Nino dan bersifat musibah nasional,” ujar Yusrizal.
Ia menegaskan, PT RKA tidak memiliki kepentingan untuk melakukan pembakaran terhadap tanaman atau areal perkebunan yang menjadi aset perusahaan sendiri.
“Tidak mungkin PT RKA membakar pohonnya sendiri,” tegasnya.
Tidak Ada Kegiatan Land Clearing
Yusrizal juga menegaskan bahwa di areal PT RKA saat ini tidak terdapat kegiatan land clearing yang dilakukan perusahaan.
Menurutnya, kondisi kebun yang belum sepenuhnya tertata merupakan persoalan yang membutuhkan proses panjang. Pembenahan tidak dapat dilakukan secara sekaligus karena kondisi kebun sebelumnya disebut pernah tidak terkelola selama beberapa tahun.
“Kondisi kebun yang belum terawat sepenuhnya terus kami upayakan. Memang tidak bisa sekaligus, karena kebun ini pernah terbengkalai selama enam tahun, sejak 2016 hingga 2021 oleh TDM,” jelasnya.
Ia menyebut, sejak Ikhasas masuk pada akhir 2022, berbagai upaya pembenahan mulai dilakukan secara bertahap.
Beberapa langkah yang disebut telah dilakukan di antaranya membersihkan kebun, menghidupkan kembali Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada 2023, hingga meningkatkan aktivitas operasional perusahaan.
320 Pekerja, 80 Persen Disebut Putra-Putri Melawi
Selain melakukan pembenahan perkebunan, PT RKA juga menyoroti kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
Yusrizal menyebut, dari sekitar 320 pekerja di luar tanggungan anak dan istri, sekitar 80 persen merupakan putra-putri Melawi.
Menurutnya, keberadaan perusahaan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perkebunan, tetapi juga memberikan dampak terhadap masyarakat melalui lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi yang muncul dari kegiatan operasional perusahaan.
“Sekitar 80 persen dari 320 orang pekerja merupakan putra-putri Melawi,” katanya.
PT RKA juga disebut membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sekitar Rp3,3 miliar per tahun.
Perputaran Ekonomi Capai Rp60 Miliar per Bulan
Yusrizal menambahkan, aktivitas operasional PT RKA juga memberikan perputaran ekonomi di Kabupaten Melawi.
Ia memperkirakan tidak kurang dari Rp60 miliar setiap bulan uang berputar dari aktivitas PT RKA untuk kebutuhan operasional perusahaan.
Perputaran tersebut, menurutnya, mencakup berbagai kebutuhan operasional perusahaan serta aktivitas ekonomi yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
“Tidak kurang dari Rp60 miliar per bulan uang yang berputar dari PT RKA untuk operasionalnya,” ungkapnya.
Namun, di tengah berbagai aktivitas tersebut, perusahaan disebut masih menghadapi kondisi keuangan yang berat.
Yusrizal menyebut PT RKA telah bertahan sekitar 3,5 tahun dalam kondisi mengalami kerugian setiap tahunnya.
Selain itu, perusahaan juga disebut telah memenuhi kewajiban pembayaran denda kepada negara terkait perkara Karhutla tahun 2019.
PT RKA Disebut Terus Berupaya Perbaiki Hubungan dengan Stakeholder
Menurut Yusrizal, sejak manajemen Ikhasas masuk, perusahaan juga berusaha memperbaiki hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah.
Upaya tersebut dinilai penting untuk memperbaiki citra perusahaan sekaligus membangun komunikasi yang lebih baik antara perusahaan, pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya.
Ia menilai keberadaan perusahaan semestinya tidak hanya dilihat dari sisi persoalan yang muncul, tetapi juga dari berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki kondisi perusahaan.
“Lalu kenapa kita tidak bisa memandang perusahaan ini sebagai sebuah perusahaan yang serius?” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan pembenahan.
“Boleh jadi mereka butuh dukungan, bukan tekanan dan hujatan dari seluruh stakeholder yang ada. Sebab tidak mudah memperbaiki ini semua,” katanya.
PT RKA Klaim Ikut Membantu Pemadaman
Terkait persoalan Karhutla, Yusrizal juga menyinggung keterlibatan perusahaan dalam upaya pemadaman kebakaran di sejumlah lokasi.
Ia mengatakan, ketika terjadi kebakaran di areal Nusa Kenyikap yang berada di sekitar proyek perusahaan, PT RKA disebut turut membantu proses pemadaman bersama stakeholder lainnya.
Begitu pula ketika kebakaran terjadi di areal perusahaan, pihaknya mengklaim terus melakukan upaya pengendalian api dan bahkan meminta bantuan pemerintah serta stakeholder terkait.
Menurutnya, sebagai sebuah korporasi PT RKA menyadari adanya kewajiban untuk melakukan pengendalian ketika terjadi kebakaran di areal konsesi.
Namun, ia berharap persoalan tersebut tidak serta-merta menjadi alasan untuk memojokkan perusahaan dan manajemen yang saat ini menjalankan operasional.
“Benar ada kewajiban mengendalikan api sebagai sebuah korporasi. Tetapi memojokkan PT RKA dengan manajemen mereka, Ikhasas, bukanlah suatu langkah positif ketika Melawi ingin membangun iklim investasi,” tegasnya.
TDM dan Ikhasas Dinilai Memiliki Pendekatan Berbeda
Yusrizal juga membandingkan kondisi manajemen sebelumnya dengan manajemen Ikhasas yang saat ini mengelola perusahaan.
Menurutnya, TDM dan Ikhasas sama-sama merupakan korporasi asal Malaysia, namun dalam praktik pengelolaan perusahaan, dirinya melihat adanya perbedaan pendekatan.
“Dalam pantauan kami, secara nyata mereka berbeda,” katanya.
Ia berharap berbagai pihak dapat memberikan penilaian secara objektif terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan PT RKA sejak manajemen Ikhasas masuk pada akhir 2022.
Menurutnya, persoalan Karhutla harus tetap ditangani secara serius, namun penyelesaiannya juga membutuhkan kerja sama seluruh pihak, terutama antara perusahaan, pemerintah, aparat, masyarakat dan stakeholder terkait.
Dengan kondisi kemarau panjang yang meningkatkan risiko kebakaran, ia menilai upaya pencegahan dan penanganan Karhutla seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.
“Yang dibutuhkan adalah kerja sama untuk menyelesaikan persoalan, bukan sekadar saling menyalahkan,” pungkasnya.
Comment