katalistiwa.online, kalbar – Kuasa Hukum Bupati Melawi, Khairul Atma, menegaskan bahwa polemik yang muncul akibat unggahan Syamsul Jahidin tidak dapat lagi dipersempit sebagai persoalan pribadi. Menurutnya, fakta yang beredar di ruang publik menunjukkan dengan jelas bahwa sasaran penghinaan bukanlah nama pribadi Dadi Sunarya, melainkan jabatan Bupati Melawi yang merupakan simbol pemerintahan daerah.
Khairul Atma menyatakan, masyarakat tidak boleh diajak mengabaikan fakta yang sudah terang benderang.
“Jangan mempermainkan logika publik. Dalam unggahan yang beredar jelas tertulis ‘Bupati Bangsat’, bukan ‘Dadi Sunarya’. Itu fakta yang tidak bisa dipelintir dengan penafsiran apa pun,” tegas Khairul Atma, Minggu 19 Juli 2026.
Ia menilai, munculnya pernyataan bahwa persoalan tersebut merupakan urusan pribadi justru bertolak belakang dengan isi unggahan yang telah lebih dulu tersebar dan menjadi konsumsi masyarakat luas.
Menurutnya, apabila sejak awal yang dipersoalkan adalah Dadi Sunarya sebagai individu, maka semestinya nama pribadi itulah yang disebut secara langsung, bukan jabatan Bupati Melawi.
“Pertanyaannya sederhana. Kalau memang ini urusan pribadi, mengapa yang dihina adalah jabatan Bupati Melawi? Mengapa bukan nama Dadi Sunarya yang disebut sejak awal? Ini pertanyaan logis yang harus dijawab secara jujur,” ujarnya.
Khairul menjelaskan bahwa jabatan Bupati Melawi bukanlah milik perseorangan, melainkan jabatan publik yang memiliki legitimasi konstitusional dan menjadi representasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia mengacu pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa bupati merupakan kepala daerah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Karena itu, menurutnya, ketika jabatan tersebut dihina secara terbuka dengan kata-kata yang dinilai merendahkan, maka yang tersentuh bukan hanya pribadi pejabat yang sedang menjabat, tetapi juga kehormatan institusi pemerintahan yang diwakilinya.
“Jabatan Bupati Melawi bukan milik pribadi siapa pun. Jabatan itu adalah simbol pemerintahan yang sah dan harus dihormati oleh seluruh masyarakat. Ketika seseorang memilih menghina jabatan tersebut di ruang publik, maka wajar apabila masyarakat memberikan reaksi dan pembelaan,” katanya.
Khairul juga menyoroti adanya perubahan narasi setelah muncul reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Melawi.
Menurutnya, tidak tepat apabila setelah unggahan tersebut memicu perhatian publik, kemudian muncul dalih bahwa persoalan itu hanyalah konflik pribadi.
“Jangan setelah melempar penghinaan ke ruang publik, lalu bersembunyi di balik dalih ‘urusan pribadi’. Itu bukan sikap yang konsisten. Sejak awal yang dibawa ke ruang publik adalah jabatan Bupati Melawi, bukan nama pribadi Dadi Sunarya,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa reaksi masyarakat Melawi muncul bukan tanpa alasan. Menurutnya, masyarakat merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah daerah serta menghormati lembaga pemerintahan yang dipimpin oleh kepala daerah hasil proses demokrasi.
Khairul menilai, ketika simbol pemerintahan daerah diserang melalui media sosial atau ruang publik lainnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keberatan dan memberikan respons sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Jangan kemudian masyarakat yang membela kehormatan jabatan Bupati Melawi dianggap berlebihan. Justru masyarakat bereaksi karena yang diserang adalah simbol pemerintahan daerah, bukan sekadar hubungan antarpribadi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Khairul mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin konstitusi. Namun kebebasan tersebut, katanya, tetap memiliki batas yang harus menghormati hak orang lain, menjaga etika, serta tidak menyerang kehormatan jabatan publik dengan penghinaan.
Ia berharap seluruh pihak dapat lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial dan tidak menjadikan ruang digital sebagai tempat melontarkan kata-kata yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
“Kalau benar yang dipersoalkan hanyalah Dadi Sunarya sebagai individu, sebut saja Dadi Sunarya. Jangan menyerang jabatan Bupati Melawi, lalu ketika masyarakat berdiri membela kehormatan pemimpinnya, justru mengeluh bahwa ini urusan pribadi. Dalih itu bertolak belakang dengan isi unggahan yang dibuat sendiri,” pungkas Khairul Atma.
Comment