katalistiwa.online, kalbar – Kuasa Hukum Bupati Melawi, Khairul Atma, menyatakan dukungan terhadap pernyataan sikap terbuka yang disampaikan lima organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Melawi terkait polemik yang berkembang akibat pernyataan Syamsul Jahidin. Menurutnya, sikap yang diambil para tokoh masyarakat tersebut merupakan bentuk kepedulian dalam menjaga kondusivitas daerah sekaligus mengingatkan seluruh pihak agar tidak menyebarkan fitnah maupun provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Khairul Atma menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Namun demikian, kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab, berlandaskan fakta, serta tidak mengandung unsur fitnah, pencemaran nama baik, maupun informasi yang dapat menyesatkan publik.
“Kami menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Akan tetapi, kebebasan tersebut bukan berarti dapat digunakan untuk menyebarkan tuduhan yang tidak memiliki dasar hukum ataupun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Sudah saatnya kita bersama-sama melawan fitnah dan provokasi demi menjaga persatuan masyarakat Melawi,” ujar Khairul Atma, Kamis 16 Juli 2026.
Ia menilai pernyataan terbuka yang disampaikan lima Ormas Melawi merupakan bentuk kepedulian masyarakat sipil terhadap pentingnya menjaga stabilitas daerah. Menurutnya, organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjaga persatuan, ketertiban, serta memperkuat nilai-nilai demokrasi yang sehat.
Khairul mengatakan, perbedaan pandangan merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan berdemokrasi. Namun perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi narasi yang memecah belah masyarakat ataupun menyerang kehormatan seseorang tanpa dasar yang jelas.
“Demokrasi memberikan ruang untuk kritik. Namun kritik harus dibangun di atas data, fakta, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ruang demokrasi justru disalahgunakan untuk membangun opini yang menyesatkan atau menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat,” katanya.
Sebagai kuasa hukum Bupati Melawi, Khairul juga mengapresiasi langkah lima Ormas yang memilih menyampaikan sikap secara terbuka dan mengedepankan mekanisme yang damai. Menurutnya, penyampaian aspirasi secara tertib merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati selama tetap berada dalam koridor hukum.
Ia menegaskan bahwa apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, maka penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui penyebaran isu atau opini yang belum tentu benar.
“Negara telah menyediakan jalur hukum yang jelas. Karena itu, setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui proses hukum, bukan dengan membangun narasi yang berpotensi merusak nama baik seseorang maupun mengganggu ketertiban umum,” tegasnya.
Khairul juga mengajak seluruh elemen masyarakat Melawi untuk tetap menjaga suasana yang aman, damai, dan kondusif. Menurutnya, pembangunan daerah hanya dapat berjalan dengan baik apabila seluruh komponen masyarakat bersatu dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya.
Ia berharap masyarakat semakin bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi, khususnya di media sosial. Di era digital saat ini, kata dia, setiap informasi dapat dengan cepat menyebar luas sehingga diperlukan kehati-hatian agar tidak menjadi bagian dari penyebaran hoaks maupun fitnah.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Melawi untuk mengedepankan persaudaraan, menjaga persatuan, serta menyerahkan setiap persoalan kepada mekanisme hukum yang berlaku. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Mari bersama-sama menjaga nama baik daerah dan menciptakan suasana yang sejuk demi kemajuan Kabupaten Melawi,” pungkas Khairul Atma.
Sebelumnya, lima organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Melawi menyampaikan pernyataan sikap terbuka yang dipimpin Ketua FOPAD Melawi, Saleh Tapa. Dalam pernyataan tersebut, mereka menyerukan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan pendapat di ruang publik serta mengingatkan agar setiap pihak menghindari penyebaran informasi yang dapat memicu konflik sosial dan mengganggu keharmonisan masyarakat Melawi.
Comment