katalistiwa.online, melawi – Kepala Desa Nanga Kompi, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Embang, menegaskan bahwa masyarakat Melawi tidak akan mudah terpancing oleh isu-isu menyesatkan terkait rencana program transmigrasi yang kembali mencuat ke publik. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa warga lokal, khususnya masyarakat adat, telah memiliki kesadaran kritis dalam menyikapi setiap kebijakan yang berdampak langsung pada wilayah mereka.
Pernyataan tersebut disampaikan Embang saat diwawancara sejumlah awak media di salah satu warung kopi di Nanga Pinoh, pada Selasa, 22 Juli 2025.
“Masyarakat Melawi, terutama di desa-desa, sudah cerdas dalam menyikapi isu. Kami tidak akan terprovokasi oleh informasi yang sengaja dipelintir untuk menciptakan keresahan. Ini bukan zaman dulu lagi, masyarakat sekarang paham mana yang murni untuk pembangunan dan mana yang justru merugikan,” tegas Embang.
Dalam kesempatan tersebut, Embang juga menyampaikan apresiasi mendalam terhadap Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, yang secara tegas menolak rencana transmigrasi baru. Menurutnya, sikap Lasarus mencerminkan kepedulian terhadap nasib masyarakat lokal dan keberlanjutan budaya serta lingkungan hidup yang selama ini dijaga oleh masyarakat adat.
“Saya pribadi, dan tentu banyak kepala desa lainnya, mengapresiasi sikap tegas Pak Lasarus. Beliau menyuarakan hal yang selama ini kami rasakan di bawah. Penolakan terhadap transmigrasi baru bukan berarti menolak pembangunan, tapi kami ingin agar pembangunan berjalan dengan menghormati kearifan lokal dan tidak merampas hak hidup masyarakat asli,” lanjut Embang.
Ia menjelaskan bahwa dalam rapat Komisi V DPR RI, Lasarus tidak pernah menyetujui program transmigrasi baru. Yang disahkan hanyalah anggaran untuk Kementerian Transmigrasi, sebagaimana tugas dan fungsi lembaga legislatif.
Embang juga mendukung langkah pemerintah yang saat ini fokus pada revitalisasi kawasan transmigrasi lama, bukan membuka wilayah baru untuk pendatang. Ia mencontohkan wilayah Lengkong Nyadom di Melawi yang sebelumnya telah menjadi kawasan transmigrasi dan masih membutuhkan dukungan infrastruktur dasar dari pemerintah.
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi jangan sampai ada program baru yang justru memicu gesekan sosial. Apalagi faktanya, masyarakat dari luar Kalimantan bisa saja datang ke Melawi dengan sendirinya,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan atas kebijakan nasional yang menyentuh langsung wilayah mereka. Menurutnya, pendekatan partisipatif jauh lebih penting daripada hanya menjalankan kebijakan dari pusat secara sepihak.
“Pemerintah pusat harus banyak mendengar. Jangan sampai pembangunan yang niatnya baik justru menimbulkan konflik baru karena tidak memperhitungkan konteks lokal. Melawi bukan tanah kosong. Kami hidup di sini, punya sejarah, budaya, dan hak atas tanah ini,” tegasnya.
Comment