katalistiwa.online, pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalbar terus memperkuat kesiapsiagaan serta respons cepat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini dilakukan menyusul peringatan dini cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Berdasarkan Ikhtisar Cuaca BMKG, pada pertengahan Januari 2026 terpantau terjadi hari tanpa hujan kategori sangat pendek, yakni satu hingga lima hari, di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Kondisi tersebut tercatat pada 14–15 Januari 2026, dengan suhu udara tertinggi mencapai 32,3 derajat Celsius di Kota Pontianak.
BMKG juga kembali mengeluarkan peringatan pada periode 19–25 Januari 2026 terkait potensi terjadinya karhutla akibat jeda hujan atau kondisi berawan, meskipun Kalimantan Barat belum memasuki musim kemarau.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Kubu Raya telah melakukan upaya pemadaman sejak 15 Januari 2026 dengan menurunkan Regu Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla). Hingga Senin (19/1), kegiatan pemadaman masih berlangsung secara intensif.
Pemadaman dilakukan secara terpadu bersama Manggala Agni, Polri, TNI, BPBD, serta relawan. Namun, upaya ini menghadapi tantangan berat karena lokasi kebakaran didominasi lahan gambut, sehingga api sulit dipadamkan dan diperparah dengan keterbatasan sumber air di sekitar lokasi.
Selain di Kubu Raya, UPT KPH Mempawah dan UPT KPH Kayong juga meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemadaman, patroli intensif, pemantauan titik-titik rawan, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pihak guna mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerja masing-masing.
Kepala DLHK Kalbar, Adi Yani, menegaskan agar seluruh UPT KPH se-Kalimantan Barat segera melakukan pemadaman secepat mungkin apabila ditemukan kejadian kebakaran, guna mencegah perluasan api dan dampak yang lebih besar.
Ia juga menginstruksikan peningkatan patroli mandiri maupun patroli terpadu bersama aparat dan para pemangku kepentingan di wilayah rawan karhutla, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dengan BPBD, Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota, serta aparat TNI dan Polri.
Selain itu, Adi Yani meminta UPT KPH untuk terus berkoordinasi dengan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) serta pemilik Izin Usaha Perkebunan agar turut berperan aktif dalam pencegahan dan pengendalian karhutla.
“Pengendalian karhutla membutuhkan kerja bersama, respons cepat, dan sinergi seluruh pihak. Pencegahan dan pemadaman dini menjadi kunci utama agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak lingkungan, kesehatan, serta sosial ekonomi masyarakat,” tegasnya.(*/Wan)
Comment