Hukum Pontianak Ragam
Home » Berita » Hadirkan Wabup Melawi, KAP Law Firm Gelar Webinar Tambang Rakyat di HUT Pertama

Hadirkan Wabup Melawi, KAP Law Firm Gelar Webinar Tambang Rakyat di HUT Pertama

katalistiwa.online, pontianak -Dalam rangka memperingati hari jadi yang pertama, KAP Law Firm menyelenggarakan Webinar bertajuk “Menata Tambang Rakyat: Meninjau problematika tambang rakyat, mendorong legalitas, peluang advokasi kebijakan serta menggali potensi ekonomi lokal melalui tambang rakyat yang inklusif, aman dan berkelanjutan”, pada Selasa, 20 Mei 2025 secara daring. Kegiatan ini menghadirkan Wakil Bupati Melawi, Malin sebagai narasumber.

Webinar ini digelar sebagai wujud komitmen KAP Law Firm dalam mendukung penguatan kesadaran hukum di sektor pertambangan, khususnya pertambangan rakyat yang kerap beroperasi dalam ruang hukum yang abu-abu. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang diskusi publik mengenai tantangan dan potensi pertambangan rakyat yang legal, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat kecil.

Dalam paparannya, Wakil Bupati Melawi, Malin, menyampaikan bahwa Kalimantan Barat memiliki potensi tambang rakyat yang besar namun masih menghadapi kendala legalitas dan tata kelola.

“Kami menyambut baik inisiatif seperti ini. Legalitas dan keberlanjutan harus berjalan beriringan agar pertambangan rakyat tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tetapi juga tetap menjaga lingkungan dan sosial masyarakat,” tegasnya.

Khairul Atma, Managing Partner KAP Law Firm menyatakan bahwa kegiatan ini juga menjadi refleksi atas kiprah firma hukum yang ia pimpin selama satu tahun terakhir.

Kasus Videotron Bermuatan Pornografi di Melawi Masuk Ranah Hukum, Khairul Atma Desak Polisi Segera Bertindak

“Kami ingin menjadikan momen ulang tahun pertama ini bukan hanya seremonial, tetapi juga kontribusi nyata untuk isu-isu penting di tengah masyarakat. Tambang rakyat adalah isu krusial yang perlu dikaji secara multidisipliner dan multi-stakeholder,” ujar Khairul.

Terlihat Webinar ini turut dihadiri oleh puluhan peserta dari berbagai latar belakang, termasuk perwakilan masyarakat , aktivis lingkungan, pejabat daerah, hingga mahasiswa.

“Melalui webinar ini, kami berharap dapat mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil, sekaligus memastikan aktivitas pertambangan berjalan dalam koridor hukum dan prinsip keberlanjutan,” pungkas Khairul.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Advertisement
× Advertisement